Pencarian Referat

Memuat...

Sabtu, 03 Desember 2011

Makalah Hukum Keluarga

BAB I
PENDAHULUAN
A.    LATAR BELAKANG
Menurut Prof. Dr. Mr. Barend Ter Haar, BZn disebut sebagai Hukum Kesanak Saudaraan ( Verwantschaps Recht ) dan Djaren Saragih, S.H. ( 1984 : 113 ) menamakannya sebagai Huum Keluarga ( Hukum Kesanak Saudaraan ), sedangkan Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H. ( 1992 : 201 ) menyebutkan sebagai Hukum Adat Kekerabtan.
Pada dasarnya Hukum Adat Kekeluargaan atau Hukum Adat Kekerabatan, adalah :
“ Hukum Adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat ( keluarga ), kedudukan anak terhadap orang tua dan sebaliknya, kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya dan masalah perwakilan anak ”.
Dalam suasana Hukum Adat Indonesia, perbedaan dalam hubungan – hubungan yang ditimbulkan adalah merupakan akibat dari hubungan hukum yang disebut dengan Perkawinan dan hubungan – hubungan hukum Kesanak Saudaraan, selanjutnya itupun ditentukan oleh bentuk perkawinan yang dilakukan antara kedua belah pihak mempelai. Demikian pula kedudukan hukum dan keanggotaan dalam keluarga, seorang anak ditentukan oleh bentuk perkawinan orang tua.



B.    RUMUSAN MASALAH
1.    Apakah yang dimaksud dengan hukum kekeluargaan ?
2.    Bagaimanakah sumber hukum keluarga ?
3.    Bagaimanakah ruang lingkup hukum keluarga ?
C.    Tujuan dan Manfaat
1.    Agar kita memahami dan mengatahui tentang hukum kekeluargaan
2.    Agar kita memahami dan mengetahui tentang sumber hukum keluarga
3.    Agar kita memehami dan mengetahui ruang lingkup hukum keluarga
D.    Jenis dan Sumber Data
A.    Dokementasi :

BAB IITINJAUAN PUSTAKA
A.    PENGERTIAN
Keluarga ialah kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami istri dan anak yang berdiam dalam suatu rumah tangga. Hukum keluarga ialah mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan perkawinan.
Jauh dekat hubungan darah mempunyai ati penting dalam perkawinan, pewarisan dan perwakilan dalam keluarga. Kekeluargaan disini terdapat dua macam, yang pertama di tinjau dari hubungan darah dan yang kedua ditinjau dari hubungan perkawinan.
Kekeluargaan ditinjau dari hubungan darah atau bisa diesebut dengan kekeluargaan sedara ialah pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai keluruhan yang sama. Kekelurgaan karena perkawinan ialah pertalian keluarga yang terdapat karena perkawinan antara seseorang dengan kelurga sedarah dari istri (suaminya).

B.    KARAKTER ATAU CORAK HUKUM KELUARGA
1.    Corak komunal atau kebersamaan terlihat apabila warga desa melakukan kerja bakti atau gugur gunung, nampak sekali adanya kebiasaan hidup bergotong royong, solidaritas yang tinggi atau saling bantu membantu. Rasa solidaritas yang tinggi menyebabkan orang selalu lebih mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan diri sendiri. Bahkan pada suku bangsa Jawa terdapat pepatah adat yang dengan tepat menggambarkan corak komunal yaitu dudu sanak dudu kadang, ning yen mati melu kelangan ( bukan anggota keluarga, bukan saudara sekandung, tetapi kalau ia meninggal merasa turut kehilangan ).
2.    Corak religio magis terlihat jelas sekali pada upacara – upacara adat dimana lazimnya diadakan sesajen – sesajen yang ditujukan pada roh – roh leluhur yang ingin diminta restu bantuannya. Juga acara selamatan pada setiap kali menghadapi peristiwa penting seperti : kelahiran, khitanan, perkawinan, mendirikan rumah, pindah rumah, sampai kematian.
3.    Corak konkret tergambar dalam kehidupan masyarakat bahwa : pikiran penataan serba konkrit dalam realitas kehidupan sehari – hari menyebabkan satunya kata dengan perbuatan ( perbuatan itu betul – betul merupakan realisasi dari perkataannya ). Misalnya hanya memakai “jual” apabila nyata – nyata terlihat adanya tindakan-tindakan “ pembayaran kontan ” dari si pembeli serta “ penyerahan barang ” dari si penjual.
4.    Corak visual atau kelihatan menyebabkan dalam kehidupan sehari – hari adanya pemberian tanda – tanda yang kelihatan sebagai bukti penegasan atau peneguhan dari apa yang telah dilakukan atau yang dalam waktu dekat akan dilakukan.
 
C.    FUNGSI DAN TUJUAN KELUARGA
1.    Mengatur dan mengetahui hubungan hukum dengan kekeluargaan saudara dan perkawinan.
2.    Mengetahui dan memahami sumber hukum keluarga yakni sumber hukum keluarga tertulis dan sumber hukum keluarga yang tidak tertulis serta ruang lingkup hukum keluarga.

BAB IIIPEMBAHASAN
A.    SUMBER HUKUM KELUARGA
1.    Sumber hukum keluarga tertulis
a.    Kaidah – kaidah hukum yang bersumber dari undang – undang, yurispondensi dan traktat.
b.    KUHPerdata
c.    Peraturn perkawinan campuran
d.    UU No.32 / 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk
2.    Sumber hukum keluaga yang tidak tertulis :
Kaidah – kaidaah yang timbul, tambah dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.
B.    RUANG LINGKUP HUKUM KELUARGA
Ruang Lingkup Hukum Keluarga ini ada tiga bagian :
a.    Perkawinan
Perkawinan ialah eksistensi institusi atau melegalkan hubungan hukum antara seorang laki – laki dengan perempuan. Tujuannya adalah membetuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.
Masalah perkawinan, ketentuan secara rinci telah ditur dlam undang – undang nomor 1 tahun 1974 yang dilaksanakan dengan peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975. Dalam undang – undang itu ditetapkan perkawinannya sendiri. Akibar perkawinan dan tentag perkawinan campuran. Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga.
Sahnya perkawinan itu kalau memenuhi syarat passal 2 dimana pasal ini menunjukkan bahwa perkawinan di Indonesia tidk semata – mata berkenaan dengan hanya hubungan keperdataan kodrati pribadi. Dalam pasal itu juga turut cmpur agama atau kepercayaan individu bertujuan melaksanakan ibadt agamanya masing – masing.
Adapun syarat – syarat usia perkawinan itu antara lain :
-    Pihak priaa sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun
-    Penyimpangan dari ketentuan itu harus mendapat dispensisasi pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua para pihak.
-    Kalau orang tuanya telah meninggal dunia, keluarga terdekat dari gadis keturunan ke atas yang diminta dispensasinya
b.    Putusanya perkawinan
Pada suatu waktu dapat terjadi putusnya hubungan, baik tidak sengaja maupun sengaja dilkukan karena sesuatu sebab yang mengganggu berlanjutnya hubugan itu. Perkawinan dapat putus, karena :
a.    Kematian
b.    Perceraian
c.    Atas keputusan pengadilan
Putus karena kematian merupakan suatu proses terakhir dalam melaksanakan kodrat manusia. Namun, putus karena perceraian dan atau atas pengadilan merupakan suatu sebab yang dicari – cari.
Selain dari hal – hal tersebut di atas, yang perlu diperhatikan dalam masalh perkawinan berkenaan dengan adanya “ Pasal 57 undang – undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa ” perkawinan campuran ialah perkawinan dua orang Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegarran Indonesia. “ Ketentuan pasal ini membedakan adanya hukum yang berbeda kewarganegaraan. Kalau ditinjau dari “ Hukum Tata negara ”, Undag nomor 1 tahun 1974 ini mulai berlaku sejak di undang pada tanggal 1 april 1975. Berarti, sejak saat itu bagi seorang warga negara Indonesia yang mau melaksanakan perkawinan dengan seorang asing, mereka memaasuki campuran. Adapun syarat – syarat perkawinan itu sama yang di cantumkan dalam syarat – syarat perkawinan biasa. Hanya saja, kedudukan kewarganegaraan akan dapat berubah seperti yang di tetapkan dalam undangan – undangan kewarganegaraannya akan dapat berubah seperti yang ditetapkan dalam undang – undang kewarganegaraan nomor 62 tahun 1958.
c.    Harta benda dalam perkawinan.
Secara luas hukum keluarga mencakup hal – hal sebagai berikut :
1.    Keturunan ( Pertalian Darah )
Soerojo Wignjodipoero, S.H., ( 1990 ; 108 ) menyebutkan sebagai berikut:
“ Keturunan ( kewangsaan ; Prof. Djojodigoeno, S.H ) adalah ketunggalan leluhur artinya ada perhubungan darah orang yang seorang dengan orang lain. Dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah.
Jadi yang tunggal leluhur adalah keturunan yang seorang dari orang lain ”.
Pada umumnya kita melihat adanya hubungan hukum yang didasarkan kepada hubungan kekeluargaan ( kekerabatan ) antara orang tua dengan anak – anaknya. Juga kita melihat pada umumnya ada akibat – akibat hukum yang berhubungan dengan keturunan (pertalian darah) bergandengan dengan ketunggalan leluhur. Akibat – akibat hukum ini tidaklah semua sama diseluruh daerah.
Akan tetapi meskipun akibat – akibat hukum yang berhubungan dengan ketunggalan leluhur ini diseluruh daerah tidak sama, namun dalam kenyataannya terdapat suatu pandangan yang sama terhadap masalah keturunan ini di seluruh daerah di Indonesia yaitu:
“ Bahwasanya keturunan adalah merupakan unsur essensial serta mutlak bagi sesuatu Clan ( Suku ) atau kerabat yang menginginkan dirinya tidak punah, yang menghendaki supaya ada generasi penerusnya ”.
Oleh karena itu, maka apabila ada sesuatu Clan atau Suku ataupun kerabat merasa khawatir akan menghadapi kenyataan tidak memiliki keturunan, Clan atau Suku ataupun kerabat ini pada umumnya akan melakukan pemungutan anak ( ADAPSI ) untuk menghindari kepunahannya atau bahkan berdasarkan persetujuan istrinya seorang suami akan menikah lagi untuk mendapatkan keturunannya”.
Individu sebagai keturunan ( anggota keluarga ) dari suatu keluarga mempunyai hak – hak dan kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukannya dalam kehidupan suatu keluarga untuk melakukan perbuatan - perbuatan dilingungan masyarakat antara lain misalnya :
a.    Boleh ikut menggunakan nama keluarga
b.    Boleh ikut menggunakan dan berhak atas kekayaan keluarga
c.    Wajib saling pelihara memelihari dan saling bantu membantu
d.    Dapat saling mewakili dalam melakukan perbuatan dengan pihak ketiga dan lain sebagainya.


SIFAT DAN KEDUDUKAN KETURUNAN
Dalam hal hukum adat kekeluargaan maka apabila dilihat dari keberadaan keturuna, maka sifat dan kedudukan keturunan dapat bersifat :
a.    Lurus
Apabila orang yang satu itu langsung dari keturunan yang lain, mislnya antar kakek, bapak, dengan anak. Antara kakek, bapak dan anak disebut lurus kebawah kalau dilihat dari keturunan kakek – bapak – anak. Sedangkan disebut lurus keatas apabila rangkaiaannya dilihat dari anak – bapak – kakek.
b.    Menyimpang atau bercabang
Apabila antara kedu orang atau lebih di anggap terdapat ketunggalan leluhur, maka dapat dilihat dari faktor – faktor sebagai berikut, misalnya bapak – ibunya sama ( saudara kandung ) atau sekakek, senenek, dan sebagainya.
2.    Hubungan anak dengan orang tuanya
Anak kandung memiliki kedudukan yang penting di dalam setiap masyarakat adat. Di samping oleh orang tuanya anak itu dilihat sebagai generasi penerus anak itu juga di pandang sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya di kelak kemudian hari wajib di tumpahkan juga di pandang sebagai pelindung orang tuanya kelak kalau orang tuanya itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafka sendiri.
Orang karenanya maka sejak anak itu masih di dalam kandungn hingga ia dilahirkan, bahkan kemudian dalam pertumbuhan selanjutnya dalam masyarakat adat terdat banyak upacara – upacara adat yang sifatnya religio magis yang penyelenggaraannya berurutan mengikuti pertumbuhan fisik anak tersebut yang semua itu bertujuan untuk melindungi ana beserta ibu yang mengandung serta melhirkannya dari segala bahaya dan gangguan-gangguan, serta kelak setelah anak dilahirkan agar dapat menjelma menjadi seorang anak dapat memenuhi harapan orang tua yang melahirkan dn mengurusnya.
Ada beberapa contoh kebiasaan masyarakat di Jawa Barat melakukan upacara – upacara sehubungan dengan yang di atas terutaa pada masyarakat adat priangan yang secara kronologis selalu melakukan upacara – upacara sebagai berikut :
a.    Ketika anak masih dalam kandungan
b.    Pada saat anak lahir
c.    Pada saat tali ari – ari putus
d.    Setelah anak berumur 40 hari
e.    Pada hari – hari kelahiran.
Menurut hukum adat, anak kandung sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, mempunyai Ibu yaitu wanita yang melahirkannya dan mempunyai Bapak yaitu suami dari wanita yang melahirkannya. Hal ini adalah merupakan keadaan yang norml dan sah. Namun, sayang ternyata dalam kenyataannya di masyarakat kita banyak terjadi kejadian dimana kelahiran seorang anak tidak normal atau tidak sah, di antaranya adalah :
a.    Anak lahir di luar perkawinan
b.    Anak yang lahir karena hubungan zinah
c.    Anak lahir setelah percaraian.

3.    Kekuasaan orang tua
Masalah kekuasaan orang tua yang berupa hak dan kewajibannya menurut pasal 45 UU nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa : “ Kedua orang tua wajib untuk memelihara anak – anak mereka dengan sebaik – baiknya. Kewajiban itu berlaku sampai anaknya, menikah atau dapat berdiri sendiri walaupun hubungan hukum perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus. Kalau seorang anak telah dewasa, menurut kemampuannya ia wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas kalua memerlukan ke atas ( pasal 46 ). Seorang anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah menikah, dirinya berada dalam kekuasaan orang tua. Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum kecuali perbuatan hukum yang memerlukan penyelesaian di pengadilan. Pasal 48 menyatakan bahwa “ Orang tua tidak di perbolehkan atau menggadaikan barang – barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentigan anak itu menghendakinya”. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak atas permintaan :
a.    Orang tua yang lain ( dalam perceraian )
b.     Keluarga anak dalam garis lurus keatas
c.    Saudara kandung yang telah dewasa.
d.    Pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan, karena :
1)    Sangat melalaikan kewajiabn terhadap anak, dan
2)    Berkelakuan buruk sekali.
Walaupun telah dicabut kekuasaanya, maka orang tua masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak – anaknya ( pasal 49 ).
4.    AKIBAT YANG TIMBUL ANTARA ANAK DENGAN ORANG TUANYA
Hubungan anak dengan orang  tua menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu antara lain:
a.    Adanya larangan antara orang tuanya dengan anak  .
b.    Adanya kewajiban sling memelihara antara orng tua dengan anakanya (hak alimentasi).
Didalam hukum adat hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya khususnya dengan ayahnya dapat diputuskan dengan perbuatan hukum tertentu, misalnya anak tersebut dibuang oleh bapaknya. Perbuatan ini di Bali disebut Pegat Mapianak dan pada orang Batak Angkola disebut mengalip – alip, demikian pula dengan hukum adat ada kemungkinan bahwa seorang anak diserahkan pada orang lain untuk dapat pemeliharaan. Yang dimikian dinamakan sebagai anak piarah.
Kemudian menurut hukum adat di Jawa yang bersifat Parrental kewajiban membiayai penghidupan dan pendidikan seorang anak yang belum dewasa tidak semata – mata dibebankan kepada ayah anak tersebut akan tetapi juga dituskan kepada ibunya.  Apabila salah dari orang tuanya tidak menepati kewajibannya hal itu dapat dituntut mengennai biaya selama anak tersebut masih belum dewasa ( putusan mahkama agung tanggal 03 september 1958 Reg.no.216 K / Sip / 1958 ).
Ada pula kebiasaan mempercayakan pemeliharaan anaknya itu kepada orang lain. Anak yang pengasuhnya di percayakan kepada orang lain demikian ini setiap waktu dapat di ambil kembali oleh orang tuanya, lazimnya di Jawa dan beberapa daerah lainnya orang lain disebut adalah seorang warga keluuaga yang berada, dan sebab pengasuhnya, pengasuhan anak dipercayakan kepada orang lain itu pada umumnya dikarenakan orang tua yang bersangkutan terlalu sibuk, ibu bapaknya atau kurang mampu untuk memenuhi kewajibannya sebagai orang tua kepada anaknya berupa membebaskan anak hingga dewasa.
5.    HUBUNGAN ANAK DENGAN KELUARGANYA
Pada umumnya hubungan anak dengan keluarganya  ini sangat tergantung dari ke adaan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Seperti yang kita ketahui di indonesia terdapat persekutuan-persekutuan yang susunan masyarakatnya berdasarkan 3 (tiga) macam garis keturunan, yaitu :
a.    Garis keturunan bapak (PATILINEAL)
b.    Garis ketrunan ibu ( matrilinel )
c.    Garis keturunan ibu –bapak ( parental )
Dalam persetuan hukum yang masyarakatnya menganut garis keturunan ibu bapak (Parental) atau disebut juga masyarakat Bilateral hubungan anak dengan pihak bapak maupun ibunya adalah sama eratnya ataupun sama derajatnya, sehingga dengan susunan bilateral ini maka mengenai larangan perkawinan, warisan, kewajiban memelihara dan lain – lain hukum terhadap kedua belah pihak keluarga adalah sama.
Lain halnya dalam persekutuan hukum yang sifatnya uni lateral ( baik patrilinear maupun matriinear ) hubungan hukum dari pihak ibu maupun dari bapak lebih penting atau lebih tinggi derajatnya.
Akan tetapi dalam hal ini  bukan berarti bahwa hubungan kekeluargaan dari salah atu pihak tidak di akui, masalahnya hanya berhubungan dengan derajat saja yang berada secara graduasi.

6.    ANAK TIRI
Anak tiri adalah anak kandung bawaan Istri Janda atau bawaan dari Suami Duda yang mengikat tali perkwinan. Sedangkan di dalam Perkawinan Leviraat ( Ganti Suami ), (Pareakhon, Mangabia – Batak Toba), ( Lakoman – Batak Karo ), (Anggau-Sumatera Selatan), ( Nyikok, Semalang – Lampung ) ( dimana seorang isteri kawin dengan saudara suami yang telah meninggal ), kedudukan Anak tiri di sini tetap berkedudukan sebagai anak dari bapak dari ibu yang melahirkannya.
Begitu juga apabila terjadi kawin duda bernak dengan saudara isteri yang telah meninggal atau kawin Sororat ( Ganti Isteri ), ( Ganchi Habu – Batak Karo ), (Singkat Rere-Batak Toba), ( Nungkat, Nuket-Lampung ), ( Karang Wulu, Medun Ranjang – Jawa ) kedudukan anak tetap sebagai anak dari ayah yang isterinya terdahulu melairkan. Di masyarakat Jawa – pun yan Parental anak tiri adalah akhli Waris dari orang tua yang menyebabkan kelahirannya, kecuali anak – anak tiri tersebut di angkat oleh Bapak Tiri sebagai penerus keurunannya ( Mulang Djurai – Rejang ) ( Ngukup Anak – Suku Mayan Siung – Dayak ).

7.    MEMELIHARA ANAK YATIM ( PIATU )
Apabila di dalam suat keluarga salah satu dari orang tuanya baik bapak atu ibunya tidak ada lagi , maka apabila masih ada anak-anak yang belum dewasa dalam susunan keturunan bapak ibu (parental),maka orang tuanya yang masih hiduplah yang memelihara anak-anaknya tersebut lebih lanjut.dan jika keduanya tidak ada lagi maka yang memelihara anak-anak yang di tinggalkan adalah salah satu dari keluarga pihak bapak atua pihak ibu yang terdekat misalnya, dalam kebiasaan adalah keadaannya yang paling memungkinkan untuk keperluan itu dan sebaiknya, anak-anak yang  sudah besar (dewasa) pada umumnya memilih sendiri ingin di pelihara oleh pihak siapa. Lain halnya dengan keluarga yang menganut sistem susunan masyarakat Unilateral ( baik Patrilinieal maupun matrilineal ) adalah :
a.    Daerah Minangkabau yang menganut sistem kekeluargaan Matrilineal, Jika bapaknya yang meninggl maka ibunya meneruskan kekuasaan terhadap anak-anaknya yang masih belum dewasa itu.
b.    Daerah Tapanuli yang menganut sistem Patrilineal jika bapaknya meninggal dunia, Ibunya meneruskan memelihara anak – anaknya dalam lingkungan bapaknya. Apabila janda tersebut ingin pulang ( kembali ) ke lingkungan keluarganya sendiri atau ingin menikah lagi maka ia dapat meninggalkan lingkungan keluarga almahum suaminya tetapi anak-anaknya tetap tinggal dalam kekuaaan keluarga almarhum suaminya.
8.    MENGANGKAT ANAK ( ADOPSI )
Jika dari suau perkawinan tidak di dapatkan keturunan yang akan jadi penerus silsilah orang tua dan kerabat maka keluarga tersebut di anggap putus keturunan.apabila dri seorang istri tidak terdpat keturunan maka para anggota kerabat dapat mendesak agar si suami mencari wanita lain atau mengangkat anak kemanakan dari anggota kerabat untuk menjadi penerus kehidupan keluarga bersangkutan.
Menurut Soerojo Wignjodopoero, S.H., mengangkat anak adalah sebagai berikut :
“ Mengangkat anak atau Aborsi adalah suatu perbuatan pengambilan anak oang lain ke dalam lingkungan keluarga sendiri demikian rupa sehingga hubugan antara anak yang mengambil anak dengan anak yang diambil timbul suatu hubungan hukum kekeluargaan yang sama seperti hubungan yang ada diantara orang lain dengan kandungannya sendiri”.
Sedangkan menurut Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H. (1995 : 149) menyebutkan sebagai berikut :
“Anak Angkat adalah anak orang lain yang di anggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat dikarenakan tujuannya untuk melangsungkan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga”.

9.    PERWALIAN
Masalah perwalian diatur dalam pasal 50, 51, 52, 53, dan 54 undangan – undangan nomor 1 tahun 1974. Seorang anak yang belum mencapai usia delapan belas tahun atau belum menikah, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
Kekuasaan wali dapat dicabut dengan keputusan pengadilan, karena :
a.    Sangat melalaikan kewajiban dan
b.    Berkelakuan buruk sekali.

10.    PENDEWASAAN
Pendewasaan merupakan suatu pernyataan bahwa seseorang yang belum mencapai usia dewasa atau untuk beberapa hal tertentu dipersamakan kedudukan hukumnya dengan seorang yang telah dewasa. Pendewasaan itu dapat diberikan atas keputusan pengadilan bagi yang telah berusia delapan belas tahun.

11.    PENGAMPUAN
Seorang yang telah dewasa dan sakit ingatan, menurut undang – undang harus diletakkan dibawah pengampuan ( Curatele ). Yang berhak meminta seseorang dibawah pengampuan, karena gila :
a.    Setiap anggota keluarga
b.    Suami atau istri
c.    Jaksa, kalau orang itu dapat membahayakan umum.
Sementara itu, yang berhak meminta pengampuan bagi orang yang kebrosan ialah :
a.    Anggota keluarga yang angat dekat
b.    Suami atau istri
Permintaan itu harus di ajukan kepada pengadilan. Kedudukan seseorang yang berada dibawah pengampuan adalah sama dengan seseorang yang belum dewasa. Akan tetapi, seorang karena keborosan dirinya masih dapat membuat surat wasiat serta menikah.

BAB IVPENUTUP
A.    KESIMPULAN
Dari pembahasan diatas saya dapat menyimpulkan bahwa hukum keluarga itu tidak lepas dari yang namanya perkawinan, karena keluarga ada dikarenakan adanya perkawinan. Kalau berbicara masalah keluarga kita juga harus tahu apa itu perkawinan, karena perkawinan ada hubungan yang sangat erat dengan keluarga.
Selain itu kita juga bisa mengetahui sumber hukum keluarga diantaranya sumber hukum keluarga tertulis dan sumber hukum keluarga yang tidak tertulis serta kita dapat mengetahui ruang lingkup hukum keluarga yakni perkawinan, putusnya perkawinan, dan harta benda dalam perkawinan. 


B.    SARAN
Perlu diadakan penelitian / pengkajian lebih lanjut tentang kekeluargaan mengenai sumber hukum keluarga tertulis dan sumber hukum keluarga yang tidak tertulis serta ruang lingkup hukum keluarga. 



DAFTAR PUSTAKA

http : // pendidikan.blogspot.com/2010/10/hukum-keluarga-familierecht.html.

Setiadi Tolib, S.H. S.Pd. M.H (2009), “ INTISARI HUKUM ADAT ” ALFABETA, Bandung
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...